Jalan Sendiri-sendiri, Jokowi Tegur Kemenaker dan Imigrasi
DISKUSI: Teguran Jokowi - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia untuk saling bersinergi. Hal tersebut menyusul laporan adanya aksi sweeping terhadap TKA yang membuat para pengguna pekerja asing itu tidak nyaman.
Menurut Jokowi, selama ini Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Direktorat Jenderal Imigrasi bergerak tanpa koordinasi dan saling bersinergi.
"Jangan berjalan sendiri-sendiri tapi betul-betul terkoordinasi, karena saya juga mendapat beberapa laporan pengguna tenaga kerja terganggu dan merasa tidak nyaman," tegurnya dalam rapat terbatas terkait penataan TKA di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/3).
Baca juga: Usut Penebar Hoaks, Jokowi: Jangan Setengah-setengah!
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan, pengawasan dan pengendalian terhadap TKA harus terkoordinasi agar tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Mereka merasa ada sweeping dan yang kita lihat Kemenaker jalan sendiri, imigrasi sendiri, instansi lain juga melakukan pengawasan sendiri-sendiri," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menginginkan agar perizinan mengenai TKA di Indonesia tidak berbelit-belit. Ia pun meminta agar perizinan TKA bisa dilakukan berbasis online.
Percepatan perizinan dan persyaratan bagi TKA tersebut, menurut Jokowi, mesti sejalan dengan masuknya investasi ke Indonesia. Selain itu, TKA yang diterima bekerja di Indonesia harus memiliki kualifikasi.
"Prosedurnya dibuat lebih sederhana dalam pengajuan rencana pengajuan tenaga asing (RPTKA) , izin penempatan tenaga asing atau IPTA maupun Vitas (visa tinggal terbatas) dan izin tinggal terbatas," tegasnya.
Baca juga: Inilah Pasangan Ideal Jokowi Menurut 4 Lembaga Survei
Hadir dalam rapat terbatas tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Selain itu, turut hadir pula Menkumham Yasonna Laoly, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.* (Anadolu/Kumparan/RTh)
Bagaimana pendapat rekan-rekan Dawai?
 |
| Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Foto: faktakita.net |
Menurut Jokowi, selama ini Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Direktorat Jenderal Imigrasi bergerak tanpa koordinasi dan saling bersinergi.
"Jangan berjalan sendiri-sendiri tapi betul-betul terkoordinasi, karena saya juga mendapat beberapa laporan pengguna tenaga kerja terganggu dan merasa tidak nyaman," tegurnya dalam rapat terbatas terkait penataan TKA di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/3).
Baca juga: Usut Penebar Hoaks, Jokowi: Jangan Setengah-setengah!
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan, pengawasan dan pengendalian terhadap TKA harus terkoordinasi agar tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Mereka merasa ada sweeping dan yang kita lihat Kemenaker jalan sendiri, imigrasi sendiri, instansi lain juga melakukan pengawasan sendiri-sendiri," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menginginkan agar perizinan mengenai TKA di Indonesia tidak berbelit-belit. Ia pun meminta agar perizinan TKA bisa dilakukan berbasis online.
Percepatan perizinan dan persyaratan bagi TKA tersebut, menurut Jokowi, mesti sejalan dengan masuknya investasi ke Indonesia. Selain itu, TKA yang diterima bekerja di Indonesia harus memiliki kualifikasi.
"Prosedurnya dibuat lebih sederhana dalam pengajuan rencana pengajuan tenaga asing (RPTKA) , izin penempatan tenaga asing atau IPTA maupun Vitas (visa tinggal terbatas) dan izin tinggal terbatas," tegasnya.
Baca juga: Inilah Pasangan Ideal Jokowi Menurut 4 Lembaga Survei
Hadir dalam rapat terbatas tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Selain itu, turut hadir pula Menkumham Yasonna Laoly, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.* (Anadolu/Kumparan/RTh)
Bagaimana pendapat rekan-rekan Dawai?